7 Tahun Mandek, PMKRI Bogor Kepung Kapolresta dan Balai Kota, Desak Usut Tuntas Kasus Noven
Bogor, 3 Juni 2026 – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bogor St. Joseph a Cupertino menggelar aksi unjuk rasa di dua titik sekaligus, yakni di depan Kantor Kapolresta Bogor Kota dan Balai Kota Bogor, Rabu (3/6). Aksi ini menjadi bentuk kemarahan terbuka atas mandeknya pengusutan kasus pembunuhan Noven yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan.
Dalam aksi tersebut, massa PMKRI secara tegas menilai aparat penegak hukum gagal menunjukkan kinerja yang serius dalam mengungkap kasus ini. Mandeknya proses penyelidikan dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah mengarah pada krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor, Frigy, menyebut bahwa lambannya penanganan kasus Noven merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut.
“Ini bukan hanya soal lambat, tapi soal ada atau tidaknya keseriusan. Jika negara tidak mampu menghadirkan keadilan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegasnya.
PMKRI juga menyoroti ketimpangan dalam penanganan kasus kriminal di Kota Bogor. Mereka membandingkan dengan kasus lain di kawasan Soleh Iskandar yang dapat segera diungkap, meskipun barang bukti yang tersedia dinilai tidak terlalu kuat.
“Ketika kasus lain bisa cepat selesai, publik berhak curiga: ada apa dengan kasus Noven?” lanjutnya.
Dalam tuntutannya, PMKRI mendesak Kapolresta Bogor Kota untuk membuka secara transparan perkembangan penyelidikan, termasuk hambatan yang dihadapi, jumlah saksi yang telah diperiksa, serta hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak terdekat korban.
Selain itu, mereka juga menuntut klarifikasi atas isu keterlibatan pihak asing seperti FBI yang sempat beredar di publik, serta meminta kejelasan langkah konkret yang akan diambil untuk mengungkap pelaku.
Koordinator Lapangan aksi, Afren, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan peringatan keras bagi aparat penegak hukum.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, kami akan membawa kasus ini ke Komisi III DPR RI agar ada pengawasan langsung terhadap kinerja aparat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, PMKRI juga secara tegas mendesak evaluasi total terhadap jajaran kepolisian yang menangani kasus ini. Bahkan, mereka meminta pencopotan Kasat Reskrim dan Kapolresta Bogor Kota jika dinilai tidak mampu menuntaskan kasus tersebut.
Aksi di dua titik kekuasaan, Kapolresta dan Balai Kota, menjadi simbol bahwa tekanan publik akan terus diperbesar hingga keadilan benar-benar ditegakkan.
PMKRI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pembiaran dalam penegakan hukum.
