Rocky Gerung Berbagi Perspektif Etika Lingkungan di Forum KSN PMKRI

Bogor, 15 April 2026 — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyelenggarakan Studium Generale dalam rangkaian Konferensi Studi Nasional (KSN) Tahun 2026 dengan menghadirkan Rocky Gerung sebagai narasumber utama. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual bagi kader PMKRI dalam membaca persoalan etika lingkungan dan arah kebijakan publik di Indonesia.

Ketua Steering Committee (SC) KSN PMKRI Tahu 2026 sekaligus moderator, Marianus D. Humau, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran Rocky Gerung. Ia menilai konsistensi Rocky sebagai filsuf dan intelektual publik telah memperkaya tradisi berpikir kritis di ruang publik.

“Kami menyambut dengan hangat kehadiran Bung Rocky Gerung yang selama ini konsisten merawat tradisi berpikir kritis di ruang publik. Kehadiran beliau menjadi energi intelektual bagi kader PMKRI untuk mendalami persoalan etika lingkungan secara lebih reflektif dan kontekstual,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Rocky Gerung menegaskan bahwa etika lingkungan tidak dapat dipersempit hanya pada isu hutan atau pohon, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem dan relasi manusia dengan alam. Ia mencontohkan bahwa sungai memiliki hak untuk mengalir sebagai bagian dari keseimbangan ekologis.

Ia juga menyoroti pentingnya sensitivitas ekologis dalam pembangunan. “Pembangunan mesti memperhatikan burung kasuari yang sedang pacaran,” ujarnya sebagai metafora bahwa keberlanjutan menuntut perhatian pada aspek paling halus dalam ekosistem.

Lebih lanjut, Rocky menilai persoalan ekologis di Indonesia berakar pada pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan deforestasi Indonesia pada periode 2019–2020 sekitar 115 ribu hektare, dengan tren kehilangan tutupan hutan yang secara akumulatif mencapai jutaan hektare dalam satu dekade terakhir atau berkisar 300–500 ribu hektare per tahun. Kondisi ini dipicu oleh ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut.

Menurut Rocky, situasi tersebut disebabkan oleh lemahnya implementasi instrumen perlindungan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta ekspansi proyek berbasis sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan risiko kerusakan ekologis di berbagai wilayah.

“Kerusakan ekologis pada akhirnya disebabkan oleh cara berpikir ekonomi yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi. Padahal, relasi manusia dengan alam seharusnya dibangun di atas kesadaran etis,” ungkapnya.

Rocky juga memperkenalkan pendekatan teologi ekologis sebagai cara pandang yang menempatkan relasi manusia dan alam dalam kerangka moral dan spiritual, di mana kerusakan pada satu titik ekosistem akan berdampak pada keseluruhan sistem kehidupan.

Diskusi kemudian turut menyinggung berbagai persoalan ekologis di Indonesia, termasuk deforestasi di Papua, tekanan kawasan hutan di Kalimantan, serta dampak pertambangan di Balikpapan dan wilayah Indonesia Timur.

Selain itu, dinamika Proyek Strategis Nasional (PSN) juga disoroti sebagai ruang yang memunculkan dilema antara percepatan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Sejumlah laporan Komnas HAM dan WALHI mencatat masih adanya konflik agraria serta tekanan terhadap komunitas lokal dalam implementasinya.

Menutup pemaparannya, Rocky menegaskan pentingnya kekuatan kajian berbasis data dalam memengaruhi arah kebijakan publik.
“Jika PMKRI mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang berbasis data dan impelentatif, maka pemerintah tidak lagi sekadar memanggil untuk berdiskusi, tetapi akan memanggil untuk berunding,” tegasnya.

Mewakili organisasi, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Susana F. M. Kandaimu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi pemikiran Rocky Gerung dalam forum tersebut.

“Kami mengapresiasi kehadiran dan pemikiran Bung Rocky Gerung yang telah memperkaya perspektif kader PMKRI. Gagasan tentang etika lingkungan yang disampaikan menjadi pengingat penting bahwa pembangunan harus berpijak pada kesadaran etis, bukan semata kepentingan ekonomi. Ini sekaligus mempertegas komitmen kami untuk mendorong lahirnya kajian strategis berbasis data sebagai kontribusi dalam perumusan kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.