Retorika “Blessing in Disguise” dan Realita yang Tak Seindah Itu
Pernyataan Prabowo Subianto yang melabeli krisis sebagai blessing in disguise-sebuah berkah terselubung- sekilas terdengar seperti oase di tengah gurun ketidakpastian global. Dalam narasi ini, guncangan ekonomi bukan sekadar ancaman, melainkan momentum bagi Indonesia untuk bersalin rupa: memperkuat kemandirian dan membangun fondasi yang lebih kokoh. Namun, saat narasi tersebut dibenturkan dengan realitas empiris di akar rumput, sebuah tanya besar menyeruak: benarkah krisis seramah itu bagi semua orang?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) merekam pola yang getir namun konsisten. Setiap kali harga energi global bergejolak akibat tensi geopolitik atau sengkarut rantai pasok, kelompok berpenghasilan rendah selalu menjadi tumbal pertama. Bagi petani di pelosok atau buruh di kawasan industri, kenaikan harga BBM dan pangan bukanlah deretan angka statistik di layar monitor, melainkan penurunan daya beli yang mencekik.
Dalam kacamata ekonomi mikro, fenomena ini disebut income lag. Sebuah kondisi di mana kenaikan upah riil selalu terengah-engah mengejar lari cepat inflasi. Alih-alih menjadi “berkah”, krisis justru kerap memperlebar jurang ketimpangan. Mengacu pada perspektif ekonomi kesejahteraan (welfare economics), situasi ini adalah sinyal merah atas kegagalan distribusi manfaat pembangunan yang adil.
Ambisi kemandirian-baik pangan maupun industri-yang sering diglorifikasi saat krisis pun masih menemui jalan terjal. Kajian LPEM FEB UI menunjukkan struktur ekonomi kita masih “kecanduan” impor, terutama untuk bahan baku industri dan komoditas strategis. Saat badai global datang, ketergantungan ini berubah menjadi tumit Achilles yang mematikan
Biaya produksi melonjak, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap mayoritas tenaga kerja, menjadi pihak yang paling pertama terpental. Dalam diskursus ekonomi pembangunan, kerentanan ini membuktikan bahwa structural transformation yang kita dambakan belum benar-benar terjadi. Tanpa transformasi yang kokoh, klaim kemandirian berisiko hanya menjadi pemanis retorika di panggung politik.
Dari sisi fiskal, krisis tidak pernah datang dengan ongkos yang murah. Pemerintah dipaksa memutar otak, menambah belanja subsidi dan bantuan sosial demi meredam gejolak sosial. Data Kementerian Keuangan menunjukkan tekanan ini berujung pada defisit anggaran yang membengkak dan tumpukan utang yang kian tinggi.
Padahal, pengelolaan fiskal kita diikat oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjunjung prinsip kehati-hatian (prudence). Meski batas defisit sempat dilonggarkan lewat regulasi darurat saat pandemi, kita tidak bisa terus-menerus keluar dari batas ideal. Peningkatan utang bukanlah solusi tanpa risiko. Secara makro, ancaman debt overhang nyata di depan mata: beban utang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan di masa depan, memaksa generasi mendatang membayar “bon” kebijakan hari ini.
Krisis sejatinya adalah alarm nyaring atas rapuhnya sistem ekonomi kita. Dalam perspektif kebijakan publik, krisis harus ditempatkan sebagai momentum evaluasi total: benarkah struktur ekonomi kita sudah inklusif? Sudahkah jaring pengaman sosial kita mampu menahan jatuh miskinnya jutaan orang?
Menyederhanakan krisis sebagai “berkah” tanpa kebijakan konkret yang melindungi kaum rentan adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Optimisme memang mesin penggerak kepercayaan publik, namun optimisme yang tercerabut dari realitas sosial hanya akan menjadi gema kosong di tengah perut yang lapar.
Krisis tidak akan menjadi berkah dengan sendirinya. Ia hanya bisa bertransformasi menjadi peluang jika dikelola dengan kebijakan yang adil, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Tanpa itu, krisis tetaplah krisis: sebuah beban yang paling berat ditanggung oleh mereka yang paling lemah.
Penulis : F. X. Bayuaji Kristanto
Penulis adalah Mahasiswa aktif IPB University dan Sekretaris Jenderal PMKRI Komisariat IPB University
