Pandangan Umum PMKRI Cabang Bogor untuk Sidang MPA XXIX

PANDANGAN UMUM PMKRI CABANG BOGOR SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ANGGOTA XXIX

1. Latar Belakang

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia disingkat (PMKRI) merupakan organisasi pembinaan mahasiswa yang berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan organisasi perjuangan mahasiswa Katolik (juga bukan katolik) yang berazaskan Pancasila, dijiwai Kekatolikan, dan disemangati Kemahasiswaan. Dalam proses dinamikanya PMKRI mengalami pasang surut organisasi sejak terbentuk tahun 1947 hingga sekarang. Dengan lamanya perjalanan PMKRI, adaptasi serta pengembangan organisasi terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Penyesuaian pola gerakan maupun sistem pembinaan terus disempurnakan untuk menjawab tantangan zaman sampai saat ini. Mesti demikian persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan di internal PMKRI adalah mengimplementasikan nilai–nilai Kristianitas, Intelektualitas dan Fraternitas. Terkadang dalam realitanya implementasi nilai–nilai tersebut berbenturan dengan aktualisasi kebutuhan anggota dan program–program organisasi. Di sisi lain, tantangan PMKRI saat ini di masyarakat adalah memperkuat solidaritas kebangsaan yang semakin luntur, menjawab tantangan isu HAM dan demokrasi serta turut serta dalam menyukseskan Pendidikan Bangsa. Kondisi hari ini bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan kepulauan tengah menyambut bonus demografi dan hantaman arus globalisasi yang semakin menguat. Pada akhirnya penyelesaian persoalan kebangsaan tidak hanya dilakukan melalui melalui kontrol sosial, tetapi juga PMKRI dituntut turut serta dalam menyukseskan Pembangunan Nasional melalui gagasan populis dan proses-proses penyadaran di masyarakat. Untuk menjawab hal–hal tersebut perlu ada penguatan tata kelola organisasi maupun sistem pembinaan terhadap seluruh anggota PMKRI.

Momentum Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXIX di Palembang diharapkan mampu merumuskan gagasan dan aspirasi cabang atau calon cabang untuk memperkuat kembali posisi PMKRI di tengah Bangsa Indonesia.

2. Pandangan Umum

Poin-poin di bawah ini merupakan beberapa pandangan PMKRI Cabang Bogor St. Joseph a Cupertino mengenai beberapa isu yang telah dikemukakan sebelumnya:

2.1. Pandangan dan Peran Cabang/Calon Cabang dalam Mengimplementasi Nilai-Nilai (Fraternitas, Kristianitas, dan Intelektualitas), dan Bagaimana Relevansinya dalam Situasi PMKRI di Masa Kini
Dalam implementasi nilai-nilai fraternitas, kristianitas, dan intelektualitas PMKRI, terjadi parsialisasi nilai yang seolah-olah terpisah padahal nilai-nilai tersebut dalam setiap aktifitas PMKRI adalah satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi yang harus diimplementasikan secara sadar dan aktualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan PMKRI hari ini adalah menemukan formulasi implementasi nilai-nilai tersebut yang tidak berbenturan dengan aktualisasi kebutuhan anggota maupun agenda-agenda organisasi yang ada. Ke depannya, perlu ada definisi dan pembinaan yang tersistematis mengenai nilai-nilai.

2.2. Pendapat Cabang/Calon Cabang terhadap Isu Hak Asasi Manusia di Indonesia
Peran Negara dalam penegakan hak asasi manusia hingga hari ini masih dipertanyakan. Kasus-kasus HAM masa lampau seperti penembakan 3 orang mahasiswa Trisakti pada tahun 1998, kasus intoleransi yang dialami oleh jemaat GKI Yasmin, tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua, kurang mendapatkan perhatian serius dan tindakan hukum yang tegas berkenaan dengan penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM selalu terlewat dan dipandang sebagai agenda politik yang tidak populis. Padahal, HAM berlaku universal dan menjadi hak setiap manusia yang wajib dilindungi oleh Negara. Ke depannya, PMKRI harus berani menyuarakan HAM sesuai dengan asas-asas Keadilan dan Kemanusiaan.

2.3. Sikap dan Pandangan Cabang/Calon Cabang dalam Menyikapi Korupsi yang Marak di Tanah Air
Korupsi yang marak terjadi di tanah air harus disikapi serius oleh segenap elemen bangsa. Persoalan korupsi tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga moril dan etik dalam dimensi kehidupan. Selain itu, penuntasan kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia masih sarat dengan kepentingan politik penguasa demi melanggengkan kekuasannnya maupun kepentingan kelompoknya. Untuk itu, perlu adanya proses penyadaran yang dilakukan di masyarakat berkenaan dengan bahaya laten korupsi yang akan merusak moral dan mentalitas bangsa. PMKRI harus menjadi pelopor gerakan anti korupsi yang diawali dari gerakan moril kejujuran dan bersama-sama dengan aparat hukum mengawal dan menjaga kredibilitas dan integritas pejabat publik maupun pejabat birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.4. Pandangan Cabang/Calon Cabang terhadap Solidaritas Kebangsaan Indonesia
Solidaritas masyarakat dapat dikatakan mengalami kemerosotan dan kelunturan. Hal sederhana dapat terlihat dari hilangnya kultur gotong royong sebagai bibit solidaritas yang sejatinya telah membudaya sejak dulu di tengah masyarakat. Sikap acuh dan pragmatis dikedepankan dalam rangka memprivatisasi ruang sosial yang seharusnya diisi oleh solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam konteks berbangsa dan bernegara konsepsi solidaritas hanya dipandang sebagai sikap empati yang temporer dalam menyikapi masalah ataupun bencana yang terjadi di Indonesia. Jurang sosial dalam pembangunan dan pengembangan di pusat dengan di daerah menimbulkan dampak serius berupa disintegrasi kebangsaan seperti yang terjadi di Papua. Untuk itu perlu adanya penyadaran yang dipelopori oleh PMKRI untuk membangun kembali solidaritas kebangsaan melalui komunikasi sosial dan konsolidasi basis-basis masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.

2.5. Pandangan Masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945 dalam Konteks Indonesia Sekarang Ini
Pancasila dan UUD 1945 merupakan dua (2) dari empat (4) pilar kebangsaan yang menjadi pedoman hidup Bangsa Indonesia. Dalam konteks masyarakat hari ini, ada pergeseran nilai-nilai kehidupan yang jauh dari standar etika dan moral yang Bangsa Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 hilang rohnya dalam kehidupan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan budaya. UUD 1945 dan Pancasila dalam implementasinya tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hasilnya ada sikap skeptis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2.6. Pemerataan Ekonomi di Indonesia
Pemerataan ekonomi di Indonesia dikatakan masih jauh dari yang diharapkan masyarakat Indonesia dalam negara yang berdaulat. Karena masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Kenyataan ini mengingatkan bahwa tugas pemerintah untuk mewujudkan pemertaaan ekonomi ke seluruh Indonesia butuh kerja keras. Ekonomi menjadi faktor penting bagi masyarakat dan harus adanya sikap yang adil dan konsisten dari pemerintah untuk terus menggerakan roda perekonomian Indonesia hingga mencapai pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia. Dan PMKRI tidak harus melulu pada penggiringan opini bahwa pemerintah sudah memaksimalkan perekonomian yang merata. Kasus busung lapar yang menimpa warga Asmat, Papua, merupakan ironi bagi negara Indonesia dan bukti bahwa ekonomi Indonesia belum mampu berada pada titik “pemerataan”. Ke depan PMKRI sebagai organisasi mitra kritis pemerintah harus tetap memberikan interupsi dan kontrol terhadap pemerintah agar mampu menyelaraskan perekonomian Indonesia agar tidak terkesan pengonsentrasian pada wilayah tertentu saja.

2.7. Pandangan dan Peran Cabang/Calon Cabang dalam Menyambut Sikap Paus Fransiscus dalam Ensiklik Laudato Si
Ensinklik Laudato Si merupakan keprihatinan dari Paus Fransiscus akan ketidakpedulian manusia akan kondisi ekologis bumi yang kian hari kian memprihatinkan. Sebagai akibat dari gaya hidup masyarakat yang semakin egois, dan terjebak dalam hedonisme duniawi, manusia cenderung tidak memikirkan bagaimana kondisi bumi tempat mereka tinggal dan hanya berpikir bagaimana meningkatkan keuntungannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus pembakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan dengan tujuan pembukaan lahan, pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo yang mengakibatkan terendamnya beberapa desa di Sidoarjo, ataupun demonstrasi mahasiswa dengan melakukan pembakaran ban, yang akan menghasilkan Gas karbon monoksida (CO) dan karbondioksida (CO2). Ke depannya, PMKRI harus menjadi contoh bagaimana untuk mencintai alam tidak harus selalu dimulai dengan hal-hal besar, seperti menghindari pembakaran ban dalam kegiatan-kegiatan demonstrasinya, memisahkan sampah organik dan non organik, ataupun mulai mengurangi penggunaan plastik dan Styrofoam dalam kegiatan sehari-harinya.

3. Kesimpulan dan Saran

Berikut merupakan beberapa kesimpulan dan saran yang telah dirangkum dari gagasan-gagasan yang telah disampaikan sebelumnya:
a. Adanya kemerosotan nilai–nilai solidaritas kebangsaan dan persaudaraan yang luhur dalam hidup bermasyarakat.
b. Manusia menjadi lebih egois dan terjebak dalam hedonisme duniawi yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri, sehingga tidak memikirkan masa depan ekologis bumi tempat mereka tinggal.
c. Solidaritas masyarakat dapat dikatakan mengalami kemerosotan dan kelunturan yang berdampak serius pada disintegritas kebangsaan.
d. Kedaulatan rakyat terancam melalui privatisasi aset–aset milik negara sehubungan dengan persaingan ekonomi dan tantangan menghadapi bonus demografi.
e. Sistem perekonomian di Indonesia belum merata dan masih terpusat pada daerah tertentu saja, ke depan pemerintah harus lebih fokus dan konsisten pada pemerataan ekonomi dari Sabang samapai Marauke.
f. Perlu adanya penyadaran yang dilakukan oleh PMKRI kepada basis – basis masyarakat mengenai penegakan HAM, penguatan sistem pendidikan serta komunikasi sosial dalam membangun solidaritas rakyat

4. Penutup

Demikianlah Pandangan Umum PMKRI Cabang Bogor St. a. Cupertino mengacu pada empiris masa lalu dan tentunya perlu adanya aksi nyata utuk menjawab tantangan–tantangan PMKRI di masa kini dan yang akan datang. Sekian pandangan umum kami, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan, mohon maaf jika ada kekurangannya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*