Amendemen UUD 45 Perlu Dikaji Lagi

http://www.beritasatu.com/nasional/295883-amendemen-uud-45-perlu-dikaji-lagi.html

Perjelas Sistem Presidensial atau Parlementer
Amendemen UUD 45 Perlu Dikaji Lagi

Bogor – Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) Cosmas Batubara menegaskan perlunya memperjelas sistem presidensial dan parlementer dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal itu agar roda pemerintah dan pembangunan bisa berjalan beriringan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Cosmas yang juga jebolan doktor sosial politik Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan kejelasan sistem tersebut diharapkan menopang kestabilan pemerintahan dalam melaksnakan sejumlah program pembangunan. Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan perkembangan untuk melakukan amendemen atas Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Semangat reformasi dengan amendemen UU 1945 lebih mendorong check and balance semua lembaga pemerintahan. Para pendiri bangsa dan negara kita menegaskan bahwa kita membangun sistem sendiri, bukan presidensial dan bukan parlementer. Ini yang perlu direnungkan bersama karena ada persolan yang lahir bahwa semua harus melalui Pemilu sehingga muncul double legitimacy,” kata Cosmas dalam diskusi dan temu kangen alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bogor di Bogor, Minggu (2/8).

Dikatakan, konsekwensi dari amendemen pada 2002 lalu adalah ketidakjelasan pembagian peran DPR dan pemerintah/presiden. Tidak sedikit juga di daerah malah muncul ketidakharmonisan antara DPRD dan kepala daerah karena merasa sama-sama dipilih rakyat.

Cosmas menjelaskan, saat ini dalam masyarakat ada tiga kelompok; pertama, ada yang ingin kembali seperti UU 1945 yang asli; kedua, yang kurang sepakat dengan revisi atas beberapa pasal; dan ketiga, melaksanakan saja yang sekarang sudah ada.

Sebelumnya, pada pertengahan Juli lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sedang membahas wacana amendemen kelima terhadap UUD 1945. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pada Selasa (14/7) mengungkapkan, wacana tersebut dibahas atas saran dari Mahkamah Agung (MA). MA mengusulkan agar revisi dilaksanakan terkait masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sejumlah pasal yang dinilai saling bertabrakan.

Dalam kesempatan itu, Cosmas juga menyoroti sistem kaderisasi yang masih minim dalam partai politik di Indonesia. Padahal, dengan sistem pemilihan langsung dan semua proses politik harus melalui parpol, kaderisasi dan rekruitmen dalam parpol harus intens dan mempunyai sistem yang baik sehingga tidak sekadar mengandalkan popularitas.

Ibnu Prakoso yang juga politisi Partai Nasdem Banten dan Rita Simanjuntak yang juga aktivis PDI Perjuangan (PDIP) Kotamadya Bogor yang hadir dalam diskusi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk dari umat Katolik, dalam sejumlah aktivitas politik di berbagai lapisan masyarakat. Partisipasi itu diperlukan dengan menegakkan integritas, membawa nilai yang mencerahkan, dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus konsisten mendukung keterlibatan dalam partai politik dengan membawa nilai dan perubahan untuk masyarakat,” kata Ibnu yang ikut meramaikan bursa calon Wakil Walikota Tangerang Selatan, Banten ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*